Tuesday, November 17, 2026
HomeBeritaKetua MS Meureudu Ikuti Workshop Paparan Temuan FGD Asesmen Implementasi PERMA Nomor...

Ketua MS Meureudu Ikuti Workshop Paparan Temuan FGD Asesmen Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2025

Meureudu, 17 November 2026 – Ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Zikri, S.H.I., M.H., mengikuti kegiatan Workshop Paparan Temuan Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa, 17 November 2026.

Workshop ini diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3).

Keikutsertaan Zikri, S.H.I., M.H. dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari partisipasi beliau sebagai narasumber pada kegiatan FGD asesmen implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2025 sebelumnya. Pengalaman dan masukan yang disampaikan bersama para hakim dari empat lingkungan peradilan telah menjadi bagian dari bahan penyusunan temuan awal asesmen yang dipaparkan dalam workshop tersebut.

Kegiatan ini turut melibatkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Workshop dilaksanakan untuk memaparkan temuan FGD lintas lingkungan peradilan sekaligus memperoleh tanggapan dan masukan dari para peserta agar hasil asesmen sesuai dengan kondisi dan pengalaman nyata di satuan kerja pengadilan.

Dalam pemaparan temuan awal, terdapat sejumlah isu penting terkait implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2025. Di antaranya masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan bagi hakim maupun aparatur pengadilan mengenai penanganan perkara penyandang disabilitas; belum optimalnya penyampaian informasi mengenai kondisi disabilitas sejak tahap awal proses hukum; serta terbatasnya ketersediaan ahli untuk Penilaian Personal, Juru Bahasa Isyarat (JBI), dan juru bahasa sesuai kebutuhan ragam disabilitas.

Selain itu, pembahasan juga mencakup tantangan pemenuhan Identifikasi Awal, Penilaian Personal, dan Akomodasi yang Layak di tengah keterbatasan waktu penyelesaian perkara dan tingginya beban kerja. Aspek aksesibilitas sarana dan prasarana, ketersediaan informasi dalam format yang mudah diakses, serta kebutuhan pedoman teknis yang lebih operasional bagi aparatur pengadilan turut menjadi perhatian dalam asesmen tersebut.

Workshop ini juga mengagendakan peninjauan terhadap rancangan kuesioner yang telah diujicobakan kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hakim, dan jajaran struktural pengadilan. Selain itu, dibahas pula rekomendasi pengadilan sampel, penyusunan Surat Keputusan sebagai dasar pelaksanaan asesmen, serta arahan pelaksanaan asesmen kuantitatif yang direncanakan melibatkan 97 pengadilan tingkat pertama.

Partisipasi Ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong terwujudnya proses peradilan yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang dalam memperoleh keadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil asesmen dan rekomendasi yang dirumuskan dapat menjadi bahan evaluasi serta pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kesiapan pengadilan dalam memberikan pelayanan dan menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara nyata.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments